SIARAN PERS


24 November 2019 Serikat Pekerja, Royalti, dan Kota Musik Jadi Bahasan Hangat Konferensi Musik Indonesia 2019

Bandung, 24 November 2019 – Dalam Konferensi Musik Indonesia 2019, ratusan pegiat musik dengan antusias membahas tentang serikat pekerja musik, royalti, dan membangun kota musik. Perhelatan yang digagas Kami Musik Indonesia (KAMI) ini mempertemukan musisi dari berbagai genre dan aktor industri musik lainnya demi membuat industri musik jadi lebih adil dan berkelanjutan.

Sesi pertama, Pekerja Musik Berserikat, membahas urgensi pembentukan serikat pekerja musik dan peranannya. “Perlu dibentuk Serikat Pekerja Musik yang bisa memperjuangkan nasib musisi, terutama dari sisi ketenagakerjaan, standar imbalan finansial bagi pekerja musik, dan mengatasi masalah diskriminasi gender maupun kekerasan seksual di skena musik,” ujar Pengurus Koalisi Seni, Linda Hoemar Abidin, saat membacakan poin-poin hasil diskusi pada akhir konferensi di Gedong Budaya Sabilulungan, Kabupaten Bandung, 23 November 2019....

Serikat Pekerja Musik ini bisa jadi mitra pemerintah dalam memberi masukan bagi kebijakan terkait musik. Namun, serikat tersebut harus transparan dan mudah diakses, dengan aturan jelas dan mengikuti regulasi yang berlaku. Serikat juga harus sensitif gender dan punya kebijakan afirmatif untuk mendorong perempuan ikut terlibat aktif di dalamnya.

Diskusi Panen Royalti dan Sosialisasi Undang-undang (UU) Ekonomi Kreatif (Ekraf) menelisik perkembangan Portamento, sistem informasi terpadu untuk musik yang digagas Badan Ekonomi Kreatif (kini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Sistem ini dijanjikan bisa mengatasi tantangan dalam pendataan musik dan penyaluran royalti bagi musisi. “Portamento akan memasuki tahap development tahun depan. Karena melibatkan banyak kementerian dan juga harus bernegosiasi dengan pihak luar negeri, pembangunan sistem ini perlu waktu beberapa tahun. KAMI akan terus memantaunya,” kata Linda. Sembari menunggu Portamento rampung, musisi didorong jadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) agar bisa mendapatkan hak royaltinya dengan lebih sistematis. Perlu lebih banyak terobosan pula dalam penyaluran apresiasi dan royalti kepada musisi. Terkait UU Ekraf, ada empat Peraturan Pemerintah (PP) turunannya yang perlu dikawal agar sesuai dengan kebutuhan industri musik. Empat PP ini mengatur skema pembiayaan dan pemasaran berbasis kekayaan intelektual, juga rencana induk dan kelembagaan ekonomi kreatif.

Perihal Ambon yang baru saja ditetapkan UNESCO sebagai Kota Musik, para pembicara sepakat konsekuensinya ialah musik harus jadi nafas pembangunan di kota itu. “Ambon harus memiliki peta jalan dan leadership (kepemimpinan) dalam menghidupkan dirinya sebagai kota musik serta memberi manfaat bagi warganya. Dalam daftar UNESCO Creative Cities, ada Bandung sebagai Kota Desain. Akan bagus sekali kalau kedua kota ini menjalin kerja sama untuk saling memajukan dan bertukar kreativitas,” tutur Glenn Fredly, penggagas KAMI.

Tidak tertutup pula kota-kota lain di Indonesia mengembangkan diri sebagai kota musik. Idealnya, kota-kota musik ini melakukan pemetaan dan pendataan ekosistem musik di wilayahnya secara komprehensif. Perlu dipastikan pula, ada infrastruktur berupa ruang publik untuk bermusik yang mudah diakses masyarakat. Menurut Glenn, hasil konferensi akan diberikan kepada tuan rumah konferensi, yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Bandung Dadang M. Nasser, maupun Kementerian/Lembaga terkait. “Semoga yang kita hasilkan hari ini dapat mendorong perbaikan ekosistem industri musik di tingkat Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, hingga Indonesia karena tadi Bupati dan Gubernur sudah janji menyebarkan hasil konferensi kepada para koleganya di kabupaten/kota maupun provinsi lain. Semoga kita bisa terus bekerja bersama untuk memajukan ekosistem musik agar tujuan Strategi Kebudayaan, yakni Indonesia Bahagia, bisa tercapai,” ucap Glenn.

Ia menambahkan, konferensi sehari ini belum cukup untuk membahas semua tantangan dalam industri musik dan memetakan jalan masa depan industri musik secara menyeluruh. Namun, konferensi adalah pemantik untuk rangkaian diskusi bulanan yang akan KAMI adakan mulai Januari 2020. KAMI memfasilitasi kolaborasi para pegiat musik untuk mengevaluasi dan mewujudkan poin-poin yang tertuang dalam 12 rencana aksi yang terumus tahun lalu. Seperti pada 2018, konferensi kali ini juga diselenggarakan KAMI bersama Yayasan Ruma Beta, Koalisi Seni, dan Dyandra Promosindo. Materi presentasi pembicara akan tersedia di www.kamimusik.id.

Poin-poin bahasan Konferensi Musik Indonesia.

1. Sesi Pekerja Musik Berserikat
a. Perlu dibentuk Serikat Pekerja Musik yang bisa memperjuangkan nasib musisi, terutama dari sisi ketenagakerjaan, standar imbalan finansial bagi pekerja musik, dan mengatasi masalah diskriminasi gender maupun kekerasan seksual di skena musik.
b. Serikat Pekerja Musik juga bisa jadi mitra pemerintah dalam memberi masukan bagi kebijakan terkait musik.
c. Ada banyak jenis musisi, seperti musisi industri, independen, tradisional, kafe, dan jalanan. Mereka bisa membentuk serikat pekerja musik masing-masing dengan isu advokasi masing-masing, lalu ada konfederasinya untuk advokasi ke tingkat pusat.
d. Serikat Pekerja Musik harus transparan dan mudah diakses, dengan aturan jelas dan mengikuti regulasi yang berlaku. Serikat juga harus sensitif gender dan punya kebijakan afirmatif untuk mendorong perempuan ikut terlibat aktif di dalamnya.

2. Sesi Panen Royalti dan Sosialisasi UU Ekonomi Kreatif
a. Portamento, sistem informasi terpadu untuk hak cipta lagu, akan memasuki tahap development tahun depan. Karena melibatkan banyak kementerian dan juga harus bernegosiasi dengan pihak luar negeri, pembangunan sistem ini akan perlu waktu beberapa tahun. KAMI akan terus memantaunya.
b. Musisi perlu menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) agar bisa mendapatkan hak royaltinya dengan lebih sistematis.
c. Perlu lebih banyak terobosan dalam penyaluran apresiasi dan royalti kepada musisi.
d. Ada empat Peraturan Pemerintah turunan Undang-undang Ekonomi Kreatif yang perlu dikawal agar sesuai dengan kebutuhan industri musik. Empat PP ini mengatur skema pembiayaan dan pemasaran berbasis kekayaan intelektual, juga rencana induk dan kelembagaan ekonomi kreatif.
e. Musisi harus bisa mengikuti kemajuan teknologi informasi, misal punya metadata, juga mendokumentasikan karyanya di LMK, music publisher, dan agregator.

3. Sesi Membangun Kota Musik
a. Konsekuensi bagi kota musik adalah memastikan musik betul-betul jadi nafas pembangunan di kotanya.
b. Sebagai Kota Musik, Ambon harus memiliki peta jalan dan leadership dalam menghidupkan dirinya sebagai kota musik serta memberi manfaat bagi warganya.
c. Perlu ada pemetaan dan pendataan ekosistem musik di kota-kota musik secara komprehensif.
d. Perlu ada infrastruktur ruang publik untuk bermusik.
e. Dalam daftar UNESCO Creative Cities, ada Bandung sebagai Kota Desain dan Ambon sebagai Kota Musik. Kedua kota ini perlu menjalin kerja sama, misal jadi sister cities, untuk saling memajukan dan bertukar kreativitas.




23 November 2019 Dari Sabilulungan untuk Industri Musik Lebih Adil dan Lestari Ratusan Musisi Ikuti Konferensi Musik Indonesia 2019

Bandung, 23 November 2019 – Skena musik Indonesia tergolong yang paling dinamis di Asia Tenggara, namun tak banyak kesempatan bagi para musisi dari berbagai genre dan aktor industri musik lainnya untuk bertemu dan bertukar pendapat. Konferensi Musik Indonesia, yang pertama kali diadakan pada 2018 di Ambon, bermaksud jadi forum yang menyediakan kesempatan tersebut. Hari ini, Gedong Budaya Sabilulungan, Kabupaten Bandung, menjadi lokasi perhelatan Konferensi Musik Indonesia yang kedua.

“Sabilulungan dalam bahasa Indonesia berarti gotong royong, jadi ini tempat yang tepat untuk mempertemukan orang-orang yang bisa bahu-membahu berkontribusi meningkatkan kualitas industri musik Indonesia,” ujar Glenn Fredly, penggagas Kami Musik Indonesia (KAMI), pada 23 November 2019. “Semoga konferensi kali ini bisa menghasilkan momentum yang membuat industri musik semakin adil dan berkelanjutan. Jika tata kelola industri musik menjadi lebih baik, diharapkan musik juga bisa lebih efektif membantu sektor lainnya, seperti film, pariwisata, hingga merajut perdamaian.”...

Fokus konferensi ialah tata kelola industri musik yang lebih adil dan berkelanjutan. Konferensi dibuka oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; Bupati Bandung, Dadang M. Nasser; dan Glenn Fredly. Berikutnya, ada tiga sesi diskusi yang mempertemukan aktor-aktor penting industri musik dengan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sipil.

Sesi pertama, Pekerja Musik Berserikat, membahas tentang urgensi pembentukan serikat pekerja musik dan peranannya. Pembicaranya adalah Robinson Sinaga, Direktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf); Kadri Mohamad dari Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI); musisi Candra Darusman dan Nova Ruth; serta Nadia Yustina, Direktur Amity Asia Agency dan anggota Koalisi Seni.

Berikutnya ialah sesi diskusi Panen Royalti dan Sosialisasi Undang-undang (UU) Ekonomi Kreatif (Ekraf). Sesi ini mendiskusikan tantangan dan solusi dalam royalti bagi musisi, serta peran UU tersebut untuk perihal royalti. Narasumber sesi ini ialah Sabartua Tampubolon, Direktur Kemenparekraf/Baparekraf; Irfan Aulia Irsal dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN); musisi dan politisi Sari Koeswoyo; serta Andi Malewa dari Institut Musik Jalanan.

Dalam sesi ketiga, konferensi akan membahas soal Membangun Kota Musik. Empat pembicara mumpuni akan berbicara di sini. Yakni, Ari Juliano Gema, Deputi Kemenparekraf/Baparekraf; Ronny Lopis dari Ambon Music Office; Arief Budiman, pendiri Rumah Sanur dan anggota Indonesia Creative Cities Network; serta Djaelani Jay dari Jendela Ide dan Komite Musik Dewan Kesenian Kota Bandung.

Adapun musisi yang akan tampil sepanjang acara datang dari beragam genre. Kafin Sultan, Karinding Attack, Institut Musik Jalanan, D'Cinnamons, JMT, Orkes Hamba Allah, Serdadu Bambu, dan Tuan Tiga Belas akan bergantian mengisi panggung. Acara yang terbuka untuk publik dan gratis ini dihadiri ratusan orang, baik dari musisi, pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. Seperti pada 2018, konferensi kali ini juga diselenggarakan KAMI bersama Yayasan Ruma Beta, Koalisi Seni, dan Dyandra Promosindo. Materi presentasi pembicara akan tersedia di www.kamimusik.id.




19 November 2019 Upaya Bersama untuk Industri Musik Lebih Adil dan Lestari Konferensi Musik Indonesia Kedua Digelar di Bandung, 23 November 2019

Jakarta, 19 November 2019 – Setelah sukses diadakan untuk pertama kalinya di Ambon tahun lalu, Konferensi Musik Indonesia akan kembali digelar. Kali ini, konferensi diselenggarakan di Gedung Budaya Sabilulungan, Kabupaten Bandung, pada 23 November 2019. Fokus konferensi ialah tata kelola industri musik yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Musik berjasa besar karena menemani kita dalam beragam momen. Sayangnya, belum semua pegiat musik di negeri ini mendapatkan perlakuan adil dan bisa berkarya secara berkelanjutan,” ujar Glenn Fredly, penggagas Kami Musik Indonesia (KAMI) dalam jumpa pers di M Bloc Space, Selasa, 19 November 2019....

Menurut Glenn, konferensi pada 2018 yang pertama kali mempertemukan perwakilan aktor penting industri musik telah mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam industri tersebut. Antara lain, lemahnya mekanisme pengumpulan royalti karena belum ada basis data andal untuk mengklaim hak musisi. Kontrak kerja antara para pegiat musik – label, musisi, manajemen musisi, dan music publishing – belum didasari relasi kuasa berimbang, sehingga rentan merugikan pihak yang ada di posisi lemah. Masih ada pula diskriminasi gender dalam penentuan honor musisi dan pemilihan musisi, serta kekerasan dan pelecehan seksual di ruang-ruang bermusik.

“Industri musik di Indonesia juga relatif masih Jakarta-sentris, terpusat di Jakarta. Musisi menganggap harus ke Jakarta untuk jadi sukses. Padahal banyak kota lain yang punya potensi besar, tapi ekosistem musik lokalnya belum memadai karena tidak ada label, promotor, distributor, dan aktor pendukung lainnya. Misalnya, Jogja punya ciri khas lirik yang kuat dan Garut ada skena musik metal yang hidup,” ucap Nadia Yustina, pendiri booking agency Amity Asia Agency sekaligus anggota Koalisi Seni.

Maka, para pemangku kepentingan sektor musik perlu kembali bertemu, mengerahkan aset masing-masing, dan bekerja sama mengatasi sederet tantangan itu. Industri musik yang adil dan berkelanjutan akan memungkinkan pegiat musik menggali kreativitasnya dan menghasilkan karya-karya segar. Industri seperti itu juga memungkinkan musik mendukung sektor lain yang menjadi bagian dalam mata rantai ekosistem musik.

Seperti pada 2018, konferensi kali ini juga diselenggarakan KAMI bersama Yayasan Ruma Beta, Koalisi Seni, dan Dyandra Promosindo. “Kami berharap rangkaian konferensi kali ini bisa menghasilkan momentum yang membuat industri musik semakin adil dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari ekosistem musik, Dyandra juga ingin berperan dalam upaya bersama memperbaiki tata kelola industri ini,” ujar Judhi M. Basoeki selaku Project Manager KAMI Dyandra Promosindo.

Ada tiga sesi diskusi dalam konferensi, yakni Pekerja Musik Berserikat, Panen Royalti dan Peran Undang-undang Ekonomi Kreatif, serta Membangun Kota Musik. Dalam ketiga sesi itu, para pegiat musik akan dipertemukan dengan pemerintah, pengusaha, dan penikmat musik. Adapun penampil pada festival musik datang dari beragam genre, yakni Petra Sihombing, Parkdrive, Marcello Tahitoe, The Hydrant, Tuan Tiga Belas, Yura Yunita, Karinding Attack, Institut Musik Jalanan, dan Kafin Sulthan. Berkat dukungan para sponsor, rangkaian konferensi dan festival ini tak memungut bayaran alias gratis. Peserta hanya perlu mendaftar via loket.com/event/kami2019 selambatnya 22 November 2019.



19 Oktober 2019 Lebih dari Sekadar Adu Gengsi, Pensi Juga Penting Buat Ekosistem Musik

Jakarta – Pentas seni alias pensi kerap dipandang sebagai ajang adu gengsi sekolah, namun sebetulnya ia berperan penting dalam ekosistem musik. Sebab, pensi bisa memicu apresiasi penontonnya terhadap musik, serta menjadi etalase karya dan salah satu sumber pemasukan bagi musisi.

“Pensi adalah penggerak penting dalam ekosistem musik. Bukan cuma mengumpulkan massa, tapi jadi mesin yang menghidupi musik Indonesia. Apalagi di belakang musisi, ada tim komplit seperti pencipta lagu, sound engineer, arranger, dan sebagainya yang juga ikut terhidupi,” ujar Glenn Fredly pada Sabtu, 19 Oktober 2019.

Ia mengatakannya dalam SkulTur, diskusi seru bersama murid dan guru SMA/SMK/MA di M Bloc Space. Peserta SkulTur berinteraksi hangat dengan tiga pemantik diskusi, yakni Glenn Fredly, Monita Tahalea, dan Cholil Mahmud, vokalis Efek Rumah Kaca....

Menurut Monita, pensi adalah bagian dari apresiasi terhadap musik. “Kalau kalian mengundang artis yang disukai untuk tampil dalam pensi, itu bagian dari apresiasi. Tapi, akan lebih bagus kalau ada nilai lebih untuk penonton dan musisinya. Misalnya, saat saya main di pensi dan berkolaborasi dengan ekstrakurikuler ansambel. Mereka yang aransemen, kami latihan bareng. Semua pulang dengan nilai baru dan banyak hal dipelajari,” tuturnya.

Cholil Mahmud menceritakan, ia terpicu bermusik karena pensi juga. Awalnya sebagai penonton, lalu memulai bermusik dalam band. Ia berpendapat, setelah bermain di gigs sendiri, pensi adalah langkah berikutnya bagi musisi independen. “Kalau belum main di pensi, artinya band belum cukup disukai anak muda,” ucapnya berseloroh. “Pensi juga mengasah life skills untuk anak-anak penyelenggaranya, yang jadi belajar soal proses dan kerja tim.”

Dalam diskusi ini, Glenn bertanya kepada peserta dari SMA Labschool Kebayoran soal kejagoan mereka menggaet sponsor pensi. Konsep yang matang, pantang menyerah, dan kelihaian persuasi terhadap calon sponsor adalah kuncinya. “Konsep acara dalam proposal harus matang, mencantumkan manfaat jelas bagi sponsor. Kami riset dulu, sponsor biasanya mau apa. Kadang sponsor menolak, yang justru memacu kami mencoba lagi. Kami pernah ditolak dua kali oleh calon sponsor, kami coba ubah proposalnya dan ajukan lagi. Setelah itu mereka panggil kami untuk presentasi dan akhirnya lolos,” kata Ghiffari Zafran, murid SMA Labschool Kebayoran.

Proses diskusi SkulTur ini, menurut Patricia Cecilia dari SMK Musik Perguruan Cikini, sangat menarik dan bermanfaat. “Kami jadi tahu bagaimana proses sekolah lain menyiapkan pensi. Semoga setelah ini bisa ada kolaborasi dan pertukaran ide lebih banyak dengan sekolah lain,” tuturnya setelah jam session di panggung M Bloc Live House.

Glenn mengusulkan agar pensi bergerak lebih jauh untuk menjadi gerakan yang meninggalkan dampak lebih luas. “Misal, pensi gabungan menggalang dana untuk sekolah lain yang belum bisa mengadakan pensi. Bisa juga transfer knowledge dari sekolah dengan pensi sukses ke sekolah-sekolah lain. Itu akan seru, dan pasti banyak musisi yang mau mendukung,” ucapnya.

Siaran pers ini dapat diunduh di tautan ini.



19 Juni 2019 RUU Permusikan Ditarik, Perjuangan Belum Usai

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah resmi mengeluarkan Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019. Langkah tersebut memadamkan kelanjutan RUU Permusikan yang naskah awalnya memuat banyak pasal bermasalah dan represif.

“Kami menyambut gembira langkah DPR yang mendengarkan aspirasi masyarakat luas dan akhirnya menarik RUU Permusikan dari daftar Prolegnas prioritas,” ujar Wendi Putranto dari Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KNTLRUUP) dalam pertemuan hari Selasa, 18 Juni 2019.

“Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyuarakan penolakan dan lebih dari 313.000 orang penanda tangan petisi. Ini menjadi preseden bahwa aspirasi masyarakat yang terorganisir dapat membuat perubahan,” kata Kartika Jahja, salah satu anggota KNTLRUUP.

Koalisi Seni Indonesia memandang polemik RUU Permusikan sebagai katarsis bagi para pemangku kepentingan industri musik nasional. “Perbaikan tata kelola industri mutlak diperlukan. Energi penolakan RUU Permusikan jangan sampai padam di sini, namun harus dikembangkan demi perubahan,” tutur Hafez Gumay, peneliti Koalisi Seni....

Namun, perjuangan untuk membenahi tata kelola industri musik belumlah usai. “Ini momentum untuk melanjutkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola industri musik dan meningkatkan kesejahteraan para pelakunya. Kita perlu merintis jalan baru dalam memperbaiki tata kelola industri musik,” ucap Glenn Fredly, penggagas Kami Musik Indonesia (KAMI). “Ini sejalan dengan pesan Presiden Jokowi saat KAMI menyerahkan hasil Konferensi Musik Indonesia 2018.”

Siaran pers ini dapat diunduh di sini.



20 Mei 2019 Musik Lintas Iman Untuk Harmoni Indonesia

Sebagai negara dengan karakter penduduk beragam, Indonesia diberkahi kekayaan musik rohani yang menjadi bagian dari hidup warga negaranya. Tiap agama dan kepercayaan memiliki keunikan dalam menempatkan dan menggunakan musik, baik dalam ritual maupun kegiatan sehari-hari.

“Secara umum, musik adalah metafora atau kiasan hidup, termasuk dalam segi religi. Sebagai bagian dalam ritual beragama, musik menjadi metafora hubungan manusia dengan Tuhan,” ujar Nyak Ina Raseuki, etnomusikolog dan praktisi musik. ...

Menurutnya, sebagai produk budaya, musik religi bisa memadukan beragam unsur berbeda. Misal, musik Islami di Lombok terpengaruh oleh gamelan Hindu Bali. Sedangkan genre musik rock bisa juga dipakai oleh beragam komunitas agama dan kepercayaan untuk sarana berdakwah. Ia menambahkan, musik menyediakan ruang bagi penganut agama untuk jadi lebih rileks dan fleksibel. “Dalam penelitian saya, musisi bisa saja menerapkan penafsiran agama yang konservatif, tapi sikapnya menjadi cair dan rileks saat bermusik,” tutur pengajar Institut Kesenian Jakarta yang akrab disapa Ubiet tersebut.

Ubiet adalah salah satu pembicara dalam diskusi Musik Lintas Iman yang digelar Kami Musik Indonesia (KAMI) dan Koalisi Seni Indonesia pada Senin, 20 Mei 2019. Acara bincang-bincang ini membahas musik sebagai ekspresi iman maupun peranti perdamaian yang lestari.

“Pada dasarnya musik adalah unsur suara yg ditata oleh manusia, bukan hanya lagu-lagu. Maka, komponen seperti mantra dalam agama asli nusantara, juga pembacaan doa dalam Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam adalah unsur musik yg substansial dalam semua agama. Tanpa adanya musik, religiusitas seseorang tidak akan lengkap. Musik adalah bagian tak terpisahkan dalam ritual keagamaan,” ucap Franki Raden, komponis dan etnomusikolog. Salah satu penggagas Konferensi Musik Islam itu meyakini musik bisa mengantarkan kita untuk melihat perkembangan kebudayaan di masyarakat, termasuk dalam komunitas yang religius.

Di Indonesia, gamelan adalah pengiring ritual dalam peribadatan Hindu. Gamelan juga yang digunakan Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di nusantara. Nyanyian adalah unsur penting dalam ibadah umat Kristen, sedangkan sejumlah kepercayaan seperti Sunda Wiwitan juga melantunkan puja-puji dalam sembahyangnya

“Peran musik religi di Indonesia sangat relevan dengan konteks Indonesia sebagai negara yang plural dan menghadapi tantangan dalam menjaga toleransi. Musik adalah medium seni yang penting karena berpotensi menjembatani perbedaan dan mengurangi friksi di Indonesia,” tutur Glenn Fredly, musisi dan penggagas KAMI.

Dalam sesi diskusi “Musik sebagai Ekspresi Iman”, para pegiat musik dari beragam latar agama dan kepercayaan memaparkan karakter musik rohani yang mereka geluti. Dewa Budjana (Hindu), Barry Likumahuwa (Kristen), dan Odelia Sabrina Taslim (Buddha) akan berbagi pengalaman saat berkolaborasi dengan musisi yang memiliki agama atau kepercayaan berbeda.

Adapun narasumber sesi diskusi “Musik sebagai Peranti Perdamaian” terdiri dari Ubiet; Franki; akademisi sekaligus warga Nahdlatul Ulama, Akhmad Sahal; serta peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wahyudi Akmaliah. Mereka menelisik potensi musik untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian, serta tantangan dan kesempatan yang Indonesia miliki sebagai negara dengan beragam agama dan kepercayaan.

Silakan unduh siaran pers ini di sini.

© 2018 KAMI is Proudly Powered by Dyandra Promosindo